Ngajihukum.com - Ketua umum partai PDIP yang juga merupakan mantan presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri mengumumkan penetapan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh PDIP pada pemilu 2024 mendatang.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Megawati pada agenda rapat PDIP di istana Batutulis Bogor pada Jumat 21 Maret 2023 lalu.
Setelah sebelumnya digadang-gadang Puan Maharani yang akan maju menjadi capres dari PDIP, secara mengejutkan bertepatan dengan hari Kartini kemarin, Megawati mengumumkan bahwa posisi capres yang diusung oleh PDIP ialah milik seorang Ganjar Pranowo.
Sebelumnya ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, menyatakan siap untuk maju kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan olehnya pada rapat pimpinan nasional partai Gerindra di Sentul International Convention Center pada 12 Agustus 2022.
Lalu disusul oleh tim koalisi perubahan yang digawangi oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS mengumumkan deklarasi calon presiden untuk 2024 kepada Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan bertempat di sekretariat bersama mereka, di Jakarta Selatan pada tanggal 24 Maret 2023.
Ketiganya calon presiden tersebut merupakan tokoh-tokoh besar yang namanya sedang naik daun dikalangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan salah satu lembaga survei terpercaya LSI pada 31 Maret hingga 4 April 2023 lalu, ketiganya memiliki elektabilitas yang pesat diantaranya ialah Prabowo Subianto yang memiliki nilai survey 30,3%, kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo dengan 26.9%, dan Anis Baswedan dengan 25,3%.
Survey tersebut tentu akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu pada 2024 mendatang. Karena hingga saat ini masyarakat Indonesia tentunya masih memiliki waktu dan kesempatan untuk memilih siapa yang pantas menggantikan sosok presiden Jokowi dan wakilnya Ma’ruf Amin nanti.
Belakangan juga diketahui, sederet nama-nama besar lainnya juga muncul sebagai wakil presiden yang dinilai cocok mendampingi deretan nama-nama calon presiden di atas. Seperti Mahfud MD, Agus Harimukti Yudiono (AHY), Erik Tohir, bahkan Muhaimin Iskandar atau biasa dikenal Cak Imin.
Mahfud MD muncul sebagai poros yang diusung oleh kalangan masyarakat netizen pasca menguak transaksi janggal senilai 300 triliun pada Kementrian Kuangan lalu. Rekam jejaknya yang dinilai masih bersih hingga dinilai sebagai figur yang tepat untuk dapat mendampingi Prabowo Subianto maupun Anis Baswedan.
Sementara itu, nama Cak Imin dan AHY muncul sebagai calon wakil presiden, dinilai sebagai sosok yang memaksakan diri dan belum matang untuk dapat mengikuti kompetisi pilpres 2024 mendatang. Prestasinya yang minim menjadikan publik masih ragu untuk memberi kepercayaan terhadap dua sosok tersebut.
Apabila kita perhatikan dinamika politik yang berkembang saat ini, besar kemungkinan di pemilu 2024 mendatang akan memunculkan sekrenario tiga poros koalisi. Ini jelas akan menjadi pembeda dari pemilu yang lalu. Masyarakat pendukung pun akan melahirkan nama sebutan baru. Jika sebelumnya masyarakat pendukung terpecah menjadi dua kubu yaitu cebong dan kampret, maka di 2024 mendatang akan muncul sebutan masyarakat pendukung lainnya.
Tidak bisa dipungkiri, dinamika menjelang pemilu 2024 memang sedang ramai-ramainya diperbincangkan. Ragam kekuatan dari para partai politik pun sudah mulai terkonsolidasi. Menjelang akhir tahun 2023 sudah dapat dipastikan akan menjadi agenda paling sibuk dari setiap anggota partai untuk dapat menarik kepercayaan publik terhadap nama-nama calon presiden di atas.
Integritas seorang calon presiden menjadi pondasi yang paling penting untuk menarik kepercayaan rakyat. Lalu selain integritas juga seorang calon presiden setidaknya harus memiliki visi-misi yang jelas yang dapat memenuhi kehendak rakyat dan menyelesaiakan persoalan-persoalan bangsa selama ini. kemudian, rekam jejak dan heterogonitas seorang capres juga akan menjadi tolak ukur masyarakat untuk dapat memilihnya.
Pada akhirnya, siapapun yang akan menjadi presiden RI pada 2024 mendatang. Salah satu tantangan berat yang akan dipikul oleh presiden kita ialah bagaimana ia mengentaskan persoalan-persoalan rakyat selama ini. Persoalan tersebut yaitu kemiskinan, korupsi, kesehatan, pendidikan, penegakkan hukum yang adil, kesenjangan ekonomi dan kesinambungan pembangunan. Persoalan-persoalan tersebut setidaknya harus mampu diselesaikan dalam periode kepemimpinannya.
Kita sebagai masyarakat juga tidak boleh terpengaruh oleh konspirasi busuk para politikus nanti yang dapat memecah belah hubungan kita dalam berbangsa dan bernegara. Siapapun yang akan menjadi pilihan kita, tidak boleh berdampak pada retaknya hubungan kita sebagai rakyat Indonesia. Karena tugas memajukan bangsa bukan hanya menjadi prioritas pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama setiap warga negara.
Penulis : Teja Subakti (Ketua Trafalgar Law Office)